PROGRAM PENDAMPINGAN & PENGELOLAAN KAKI LIMA

TROUGHT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY for HUMANITARIAN PROJECT DEVELOPMENT
Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Community Organisation Development)

PENGANTAR

Hampir semua kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang pro-rakyat miskin. Salah satu isu perkotaan yang perlu dikelola untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan adalah isu Pedagang Kaki Lima (PKL). Banyak kota-kota yang kesulitan menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.

Analisa Situasi & kondisi (data & Informasi)

sikap dan perspektif yang ambivalen

di satu sisi keberadaan PKL dianggap sebagai ‘penyelamat’ karena telah menyediakan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kota, dan membuat kota menjadi ‘hidup’. Kontrasnya, PKL juga diangggap sebagai ‘penyakit’ yang membuat kota menjadi semrawut dan kotor.

Pemahaman akan persoalan dan akurasi data

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mengatasi masalah PKL di perkotaan adalah tidak tersedianya statistik di tingkat kota yang lengkap, terbarui, dan konsisten.

(jumlah PKL, jenis dagangan, siapa & dimana, sistem kehidupan, dll)

Kurangnya interaksi antara komunitas PKL dengan pengambil keputusan

baik dari kalangan birokrasi maupun dengan politisi. Di Banyak kota, upaya penanganan masalah PKL sering membuat situasi memburuk, bukan sebaliknya. Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan tersebut tidak memperoleh legitimasi dan dukungan dari komunitas PKL itu sendiri.

Rancangan Program

Forum Pemuda Leuwiliang (FPL) sebagai lembaga/institusi leading agency dan jembatan komunikasi & pengelolaan komunitas PKL yang kuat.

Nama Program

BERANI BERUBAH - Bersih Rapih Nan Indah & Berusaha Untuk Barokah

Visi Program

Memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi masyarakat juga menyatukan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat terutama PKL sesuai dengan kapabilitas dan kesediaan dalam menjalankan program lanjutan.

Tujuan Program

ENABLING

Menciptakan suasana / iklim yang memungkinkan potensi masyarakat (PKL) berkembang melalui program berkelanjutan

EMPOWERING

Memperkuat potensi masyarakat (PKL) melalui penyediaan fasilitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PROTECTING

Mencegah persaingan tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah melalui program pendampingan

Aplikasi Program

Membantu terciptanya kebijakan yang pro-rakyat miskin terkait dengan PKL secara informal menerapkan “Maximum Tolerance Policy” Adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum

dengan dukungan tata pemerintahan yang partisipatif.

Contoh Aplikasi Program

- Kebijakan untuk PKL berjualan di area-area tertentu atau mengizinkan PKL beroperasi pada jam-jam tertentu (jam 4 sore sampai jam 4 pagi).

- Penerapan kebijakan penggusuran dengan kondisi jika ada keluhan yang disampaikan secara resmi ke kantor walikota atau instansi pemerintah lainnya.

- Penerapan transparansi dalam penarikan retribusi

- Penyeragamkan ukuran, warna, dan bentuk lapak PKL sehingga terlihat rapih sehingga kebersihan dan sanitasi terjaga baik

- Dll

Penutup

Adanya FPL sebagai organisasi pendamping PKL yang kuat sering dianggap sebagai penyebab sulitnya pemerintah untuk menjalankan kebijakannya. Pendapat ini agak menyesatkan, karena organisasi yang kuat justru akan mempermudah komunikasi dan tercapainya kesepakatan antara pengambil keputusan dengan PKL, Dan dengan adanya organisasi PKL yang kuat membuat kesepakatan yang diambil menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Re.

Bogor, Februari 2010